Risiko Amandemen UU P2SK

Mata Pena News & POV
Mata Pena News & POV
335 Abonnenten
11 Videoaufrufe·30.06.2026

Salah Obat

Saya menyimak betul kegelisahan Prof. Syafruddin Karimi. Beliau ini ekonom senior. Bicara soal Undang-Undang P2SK—Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Judulnya mentereng. Tapi isinya membuat dahi mengernyit.

Prof. Karimi bilang begini: Indonesia ini seperti sedang merasa sakit, tapi malas periksa ke dokter. Kita buru-buru menelan obat tanpa tahu penyakit sebenarnya apa. Begitu muncul gejala baru, kita ramai lagi. Bingung lagi. Biayanya? Mahal sekali. *Opportunity cost*-nya tinggi.

Beliau menyebutnya sebagai *institutional decay*. Kerapuan kelembagaan. Atau kalau mau lebih jujur: kebusukan kelembagaan.

Kita ini ingin investasi asing masuk. Ingin ekonomi tumbuh tinggi. Tapi perilaku kita tidak nyambung dengan cita-cita itu. Antara omongan dan perbuatan tidak ketemu. *Walk the talk*-nya tidak jumpa-jumpa.

Lihat saja UU P2SK itu. Mandat Bank Indonesia (BI) ditambah. Mandat OJK diperluas sampai ke aset digital dan komoditas strategis. Masalahnya, ada "pintu" yang dibuka untuk politik. DPR diberi ruang mengevaluasi lembaga independen ini.

Padahal kita tahu cara berpikir orang politik. Prof. Karimi mengingatkan: politisi itu bukan cari mana yang benar secara akademis, tapi mana yang menguntungkan secara posisi politik. Kalau lembaga yang harusnya independen sudah dimasuki kepentingan politik, bagaimana kita bisa menghindari krisis?

Beliau juga tidak rela kalau kita kalah dari Vietnam atau Filipina. Bahkan beliau cemas kalau Myanmar nanti menyalip kita. Mengapa? Karena kita masih asyik mengandalkan batu bara dan sawit. Kita lupa pada kekuatan berpikir. Lupa pada ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Padahal belanja pendidikan kita besar. SDM kita banyak. Tapi kita seperti "main bowling sendirian" (*bowling alone*). Cenderung berpikir sendirian tanpa melibatkan mereka yang benar-benar ahli.

Pesan Prof. Karimi jelas: kalau sakit, pergilah ke dokter yang tahu ilmunya. Jangan yang bukan dokter tapi sok mengurus penyakit hanya karena punya kekuasaan politik. Itu namanya salah alokasi sumber daya.

Kalau kita terus-terusan denial, menolak kenyataan, dan hanya makan "goreng-gorengan" citra, ya jangan kaget kalau kita terjebak selamanya di *middle income trap*.

Kita harus berani mendengarkan diagnosa yang pahit sekalipun. Agar obat yang diminum tidak salah lagi.