AS Kirim Senjata ke Ukraina, Ancam Rusia dengan Tarif Baru #ukraina #senjata

Presiden Trump berkata AS berniat mengirimkan senjata ke Ukraina melalui sekutu NATO. Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan 100% pada Rusia, jika kesepakatan damai tidak tercapai dalam 50 hari, koresponden Aristau melaporkan. Dalam pertemuan dengan sekjen NATO Mark Rutte pada hari Senin, Trump mengatakan bahwa Eropa akan membeli senjata canggih dari AS, termasuk rudal patriot, untuk dikirim ke Ukraina. Trump menekankan bahwa Eropa akan membayarnya. Kami akan mengirimkan senjata dan mereka akan membayarnya. Masing-masing dari kita ingin membela negara kita, namun Eropa yang kuat adalah hal yang sangat bagus. Ini artinya Ukraina akan mendapatkan sejumlah besar peralatan militer. Seandainya saya adalah Putin, saya akan mempertimbangkan kembali keseriusan akan negosiasi terkait masalah Ukraina. Dukungan AS atas Ukraina ini bertolak belakang dengan sikap AS sebelumnya, yang menunda pengiriman senjata akibat kekhawatiran menipisnya cadangan senjata AS. Hal ini muncul lantaran Trump merasa frustasi dengan Putin, yang terus-menerus menyerang Ukraina meski telah ada pembicaraan antara keduanya. Dan setelah tiga atau empat kali pembicaraan, pada akhirnya semua itu sia-sia. Maka harus ada tindakan, harus ada hasil. Trump juga mengancam akan mengenakan tarif tambahan 100% kepada mitra dagang Rusia, jika kesepakatan damai tidak tercapai dalam 50 hari. Itu yang akan kami lakukan, tarif tambahan, dan itu berat. Tarif tambahan itu akan menghantam China selaku pembeli minyak Rusia terbesar, menyumbang setengah dari ekspor minyaknya. Upaya Trump kini mendapatkan dukungan di Partisan. Senator Lindsey Graham dan Richard Blumenthal menulis dalam sebuah pernyataan bersama, Palu Pamungkas untuk mengakhiri perang ini adalah tarif untuk negara-negara seperti China, yang menopang mesin perang Putin. Seorang pejabat Genum Putih mengatakan pada NTD, apabila Rusia tidak menandatangani kesepakatan damai dalam 50 hari, akan ada lebih banyak tarif di samping sanksi berat. Airis Tau, NTD News.