Trump menyatakan AS-Tiongkok telah sepakat soal TikTok, namun rincian seperti kepemilikan saham dan transfer algoritma masih belum jelas.
Beijing mengesahkan undang-undang baru yang menargetkan kritik terhadap China, bahkan dari orang asing di luar Tiongkok, sebagai bagian dari tata kelola global.
Senator AS Doug Mastriano khawatir pengaruh Tiongkok di Amerika Serikat. Ia menyerukan penghentian spionase, narkoba, dan larangan bendera komunis di Philadelphia.
00:00 Intro 00:12 Trump: Kesepakatan Telah Dicapai Tentang TikTok 02:06 Undang-undang Baru China Bertujuan Bungkam Kritik dari Luar China 03:35 Anggota Senat AS Serukan Ancaman Supresi PKC di Tanah AS
Presiden Trump mengatakan AS dan China telah mencapai kesepakatan tentang TikTok.
Namun, isu-isu kunci seperti apakah algoritmanya akan ditransfer
dan apakah China akan mempertahankan sebagian kepemilikannya, masih belum jelas.
Nasib TikTok terkatung-katung sejak tahun lalu.
AS mengesahkan undang-undang yang mewajibkan aplikasi tersebut
melepaskan diri dari pemiliknya yang berasal dari China
atau akan menghadapi larangan.
Presiden Trump sendiri telah memperpanjang batas waktu hingga empat kali.
Dalam pembicaraan dagang antara AS China di Madrid,
rangka kerja tentang TikTok telah disepakati
di mana Trump dan pemimpin China Xi Jinping diperkirakan akan menyelesaikannya pada hari Jumat.
Namun, masih terdapat rintangan seputar kesepakatan.
Salah satunya adalah apakah Kongres yang dikuasai Partai Republik
akan menyetujui hal tersebut.
Selain itu, belum jelas apakah China akan tetap memiliki saham di TikTok.
Sementara itu, Presiden Trump telah menyebut bahwa
Saham Oracle dilaporkan naik 5% pada hari Selasa.
AS ingin melarang TikTok atas kekhawatiran Beijing
dapat menggunakannya untuk memata-matai warga Amerika.
TikTok memiliki 170 juta pengguna Amerika.
Trump telah berkata bahwa TikTok memiliki tempat di hatinya
dan aplikasi tersebut membantunya menjangkau para pemilih muda selama pemilu.
Departemen Kehakiman menggugat TikTok dan perusahaan induknya di China tahun lalu.
Departemen menuduh aplikasi tersebut mengumpulkan informasi
dari anak-anak di bawah usia 13 tahun tanpa persetujuan orang tua mereka.
Pemerintah AS juga menuduh TikTok sengaja mengizinkan
anak-anak membuat akun TikTok standar, bukannya akun anak-anak.
Akibatnya, jutaan anak-anak Amerika di bawah usia 13 tahun
menggunakan aplikasi tersebut untuk berinteraksi dengan pengguna dewasa
dan mengakses konten dewasa.
TikTok membantah melakukan kesalahan apapun.
China memperluas upaya penindakan transnasionalnya.
Negara ini memperkenalkan undang-undang baru
untuk membungkam siapapun di seluruh dunia yang mempertanyakannya
dan mencakup warga negara asing yang tinggal di luar China.
Undang-undang tersebut mendorong apa yang disebut PKC
sebagai promosi persatuan dan kemajuan etnis.
Istilah-istilah seperti persatuan etnis, patriotisme dan tanah air
sering muncul dalam propaganda China.
Para komentator urusan China berkata,
istilah-istilah ini digunakan untuk mencuci otak dan mengendalikan narasi.
Sebagai contoh, Taiwan.
Salah satu argumen yang digunakan PKC
untuk membenarkan rencananya menguasai pulau tersebut adalah persatuan etnis,
walaupun rezim China tidak pernah memerintah pulau
yang memiliki pemerintahannya sendiri itu.
Undang-undang baru ini menargetkan setiap organisasi atau individu
yang terlibat aktivitas yang dianggap rezim sebagai ancaman,
termasuk mereka yang tinggal di luar perbatasan China.
Pelanggar akan menghadapi hukuman pidana berdasarkan undang-undang tersebut.
Namun bagaimana cara China menghukum orang asing
yang dilindungi oleh hak-hak seperti kebebasan berbicara?
Ini bisa menjadi bagian dari rencana rezim komunis yang lebih luas.
Xi Jinping kini tengah mendorong tata kelola global.
Ia membahas rencana tersebut dengan para pemimpin puluhan negara
di sebuah pertemuan puncak beberapa minggu lalu.
Ia mengusulkan memanfaatkan pengaruh politik dan ekonomi China
untuk memperluas kehadiran globalnya
dan menantang tatanan dunia yang dipimpin AS saat ini.
Tangan panjang rezim komunis China di tanah AS
telah menimbulkan kekhawatiran bagi Dov Mastriano,
seorang senator AS yang pernah mencalonkan diri
sebagai gubernur Pennsylvania pada 2022.
Dalam mewawancara dengan NTD,
Mastriano menggarisbawahi bahwa pelanggaran hak asasi manusia
oleh PKC tidak sebatas di wilayah China.
Di tahap awal di China sendiri,
kami telah menyaksikan tindakan represif mereka
terhadap orang-orang Kristen, Palunkung,
dan kelompok minoritas lainnya.
Dan itu adalah hasil dari sistem komunis.
Sistem komunis adalah Anda menyembah pemerintah
dan bukan menyembah Tuhan.
Sekarang kita melihat di tahap kedua
di mana komunis China menindas orang-orang di luar negaranya.
Ini sudah masalah besar.
Jika ada agen bayangan yang bertindak sebagai agen legal
atau polisi rahasia atau apapun,
mereka harus segera disingkirkan.
Mastriano menyebut perlunya menghentikan
perdagangan obat-obat terlarang dari China
dan melarang operasi mata-mata resim PKC di AS.
Kita harus sangat berhati-hati tentang siapa yang boleh masuk ke negara ini.
Kita mengizinkan banyak pelajar masuk ke negara kita.
Kita perlu pastikan bahwa mereka yang masuk
tidak melakukan spionasut.
Kedua, mereka tidak bekerja untuk pemerintah komunis
dan mengekspor ideologinya untuk mempengaruhi negara kita.
Pada 30 September,
Philadelphia berencana mengibarkan bendera komunis China
di depan balai kota
guna memperingati berdirinya resim komunis.
Mastriano menyebutnya ide yang cacat
karena akan menyakiti keturunan China Amerika
yang lari dari sistem komunis.
Berhentilah berpikir politik
dan jangan kibarkan bendera komunis di kota kita
untuk mereka yang menindas rakyat,
melempar pengikut Kristen ke penjara,
mengambil organ,
menganyai minoritas,
dan itu harus dihentikan.
Ia mengatakan,
anggota parlemen bisa meloloskan RUU
guna melarang kegiatan komunis di Pensilvania.
Wawancara itu dilakukan usai Mastriano
merayakan kebaktian di Magnolia Women's Center
di Philadelphia.
Ia baru saja memberikan suara
atas Resolusi Senat 131
yang mengesahkan 12 September
sebagai Hari Alkitab di Pensilvania.