MENGAPA DEMOKRASI SELALU DIBUNUH DI CHINA? | Analisa China

Pertanyaannya bukan apakah rakyat Cina menginginkan kebebasan, melainkan mengapa penguasa selalu takut kepada kebebasan itu. Sahabat Patriot, benarkah rakyat Cina memang tidak cocok dengan demokrasi? Benarkah kebebasan, pemilu, dan pembatasan kekuasaan hanyalah gagasan barat yang tidak mungkin tumbuh di Cina? Analisis dari Canal Digging into China justru menunjukkan kenyataan berbeda. Dalam perjalanan sejarah modernnya, Cina setidak 5 kali memiliki kesempatan menuju pemerintahan yang lebih terbuka. Ada rakyat yang berani bersuara. Ada tokoh yang memperjuangkan konstitusi. Bahkan pernah ada pemilu dan parlemen. Mereka tidak meminta negara dihancurkan. Mereka menginginkan pemerintahan yang dapat diawasi, dan kekuasaan yang tidak berjalan tanpa batas. Namun, setiap kali harapan itu mendekati kenyataan, kekuasaan bergerak menghancurkannya. Pertanyaannya bukan apakah rakyat Cina menginginkan kebebasan, melainkan mengapa penguasa selalu takut kepada kebebasan itu? Kesempatan pertama muncul ketika dinasti Qing mulai kehilangan kepercayaan rakyat. Setelah kekalahan, tekanan asing, dan krisis dalam negeri, istana menjanjikan perubahan. Tahun 1906, pemerintah menyatakan akan mempersiapkan pemerintahan konstitusional. Dua tahun kemudian, rancangan konstitusi diumumkan. Parlemen dijanjikan. Dewan daerah mulai dibentuk. Sekilas, Cina terlihat menuju sistem yang lebih modern. Tetapi ada masalah besar. Kaisar tetap memegang kendali militer, pemerintahan, dan keputusan politik utama. Ketika rakyat serta kaum terpelajar meminta parlemen segera dibentuk, tuntutan itu berulang kali ditolak. Bahkan kabinet yang diumumkan tahun 1911 didominasi keluarga kekaisaran dan bangsawan. Artinya jelas. Reformasi dijanjikan. Tetapi kekuasaan tidak sungguh-sungguh dibagi. Mereka menginginkan bentuk konstitusi modern, sambil mempertahankan isi pemerintahan lama. Panggung berubah, tetapi pengendalinya tetap sama. Ketika kesempatan perubahan damai disiasiakan, revolusi meledak, dinasti Qing pun runtuh. Kesempatan kedua muncul setelah Republik Cina berdiri tahun 1912. Untuk pertama kalinya, Cina memiliki konstitusi sementara, parlemen, kehidupan pers yang lebih terbuka, dan pemilihan anggota perwakilan. Tokoh pentingnya adalah Song Jioren. Ia percaya pemerintahan harus ditentukan melalui pemilu, bukan melalui senjata. Partainya meraih hasil kuat dalam pemilihan. Song berupaya membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen. Namun langkah itu mengancam Yuan Shikai, tokoh kuat yang mengendalikan angkatan bersenjata. Pada Maret 1913, Song ditembak di stasiun kereta Shanghai dan meninggal dua hari kemudian. Kecurigaan mengarah kepada lingkaran pemerintahan Yuan Shikai, tetapi keterlibatan pribadi Yuan tidak pernah dipastikan melalui putusan pengadilan. Sesudah itu, parlemen dilemahkan, lawan politik disingkirkan, dan kekuasaan semakin terkonsentrasi. Yuan bahkan kemudian berusaha mengembalikan sistem kekaisaran dengan dirinya sendiri sebagai pusat kekuasaan. Pelajarannya pahit. Ketika tentara setia kepada penguasa, bukan kepada konstitusi, suara rakyat mudah dikalahkan oleh senjata. Kesempatan ketiga datang setelah Jepang menyerah pada tahun 1945. China yang kelelahan akibat perang membutuhkan perdamaian dan pemerintahan yang mampu merangkul berbagai kekuatan politik. Tahun 1946, Partai Nasionalis atau KMT, Partai Komunis China, Kelompok Demokratis, dan tokoh independen mengikuti perundingan untuk menyusun masa depan negara. Ada pembicaraan mengenai konstitusi, pembatasan kekuasaan, dan penyatuan angkatan bersenjata di bawah negara. Kelihatannya, jalan menuju pemerintahan yang lebih terbuka masih tersedia. Tokoh-tokoh moderat berharap, senjata akhirnya tunduk kepada negara. Sementara perbedaan politik diselesaikan melalui perundingan dan aturan bersama. Tetapi persaingan kekuasaan segera mengambil alih. Kubu nasionalis dan komunis saling mencurigai, mempertahankan kekuatan militernya, dan kembali menuju perang saudara. Kelompok yang menghendaki jalan demokratis terjepit di antara dua kekuatan bersenjata. Sahabat patriot, tiga kesempatan sudah hilang. Namun dua peluang berikutnya justru muncul ketika China memasuki era modern. Kesempatan keempat mulai terlihat setelah Mao Zedong meninggal pada tahun 1976. Masyarakat berharap masa ketakutan, penindasan, dan kekacauan politik akan berakhir. Di Beijing, tembok demokrasi menjadi tempat warga menyampaikan kritik serta tuntutan kebebasan. Tahun 1978, Wei Jingsheng menulis bahwa China membutuhkan modernisasi kelima, yaitu demokrasi. Namun ketika kritik mulai menyentuh kekuasaan partai, pemerintah menutup ruang tersebut. Wei kemudian dipenjara. Harapan muncul kembali pada tahun 1989. Mahasiswa, pekerja, dan warga berkumpul di Beijing untuk menuntut pemberantasan korupsi, keterbukaan, serta dialog. Gerakan itu menjadi sorotan dunia. Tetapi kepemimpinan China memilih pengerahan militer. Pada malam menjelang 4 Juni, tentara memasuki Beijing dan menghentikan demonstrasi dengan kekerasan. Jumlah korban pastinya masih diperdebatkan karena informasi dibatasi. Nama Tiananmen kemudian menjadi simbol betapa mahalnya harga yang harus dibayar warga ketika kekuasaan menolak mendengar tuntutan perubahan. Sejak saat itu, pesannya semakin jelas. Pertumbuhan ekonomi boleh berjalan, tetapi tantangan terhadap monopoli politik partai komunis tidak akan dibiarkan. Kesempatan kelima berkembang ketika China semakin terhubung dengan dunia, terutama setelah masuk organisasi perdagangan dunia pada 2001. Internet membuka ruang diskusi. Pengacara membantu warga yang mengalami ketidakadilan. Organisasi masyarakat bergerak di bidang lingkungan, kesehatan, dan hak warga. Sebagian orang berharap pertumbuhan ekonomi akhirnya mendorong kebebasan politik. Tahun 2008, Liu Xiaobo ikut menyusun Piagam 08, sebuah seruan bagi hak asasi manusia, supremasi hukum, dan reformasi politik. Namun ia kemudian dipenjara. Ketika menerima Nobel Perdamaian pada 2010, kursinya dalam upacara penghargaan dibiarkan kosong. Di desa Wukan, warga sempat memperoleh kesempatan memilih perwakilan mereka sendiri. Tetapi ruang gerak-gerakan tersebut kemudian kembali ditekan. Setelah Xi Jinping berkuasa, pengawasan internet diperketat, pengacara hak asasi menghadapi penindakan, dan kendali partai semakin menguat. Bahkan pembatasan masa jabatan Presiden dihapus pada tahun 2018. Kesempatan yang sempat terbuka kembali menyempit. Teknologi yang sebelumnya memberi harapan kebebasan juga berkembang menjadi sarana pengawasan. Sahabat Patriot, jika kelima peristiwa itu disusun berurutan, polanya terlihat sangat jelas. Mula-mula penguasa menjanjikan perubahan. Masyarakat mulai berharap. Lalu, ketika perubahan berpotensi membatasi kekuasaan, janji itu dihentikan dengan alasan stabilitas, persatuan, atau kepentingan negara. Wajah penguasanya berubah, ideologinya berganti, dan zamannya berbeda. Namun ketakutan terhadap rakyat yang dapat mengawasi pemerintah terus berulang. Karena itu, mengatakan rakyat Cina tidak cocok dengan demokrasi adalah kesimpulan yang keliru. Taiwan memiliki kedekatan bahasa dan tradisi budaya dengan masyarakat Cina, tetapi berhasil menjalankan pemilihan presiden langsung pada 1996. Ini menunjukkan budaya bukan penghalang utama. Masalahnya muncul ketika kekuasaan tidak bersedia diawasi, dibatasi, atau digantikan. Bagi Indonesia, pelajarannya penting. Pembangunan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan hukum, membungkam kritik, atau menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan bangsa. Kedaulatan rakyat hanya bertahan ketika masyarakat menjaga kebebasan berfikir dan berani mengawasi kekuasaan. Sejarah Cina memperlihatkan bahwa selalu ada orang yang memperjuangkan kebebasan. Mulai dari tokoh konstitusi, pemimpin parlement, mahasiswa, pekerja, hingga pembela hak asasi. Mereka bukan bukti bahwa demokrasi asing bagi rakyat Cina. Mereka justru membuktikan bahwa keinginan untuk hidup bermartabat bersifat universal. Pertanyaannya sekarang, apakah Cina akan memperoleh kesempatan K-6? Jawabannya belum kita ketahui. Tetapi satu hal pasti. Selama rakyat masih berani mengingat sejarah, harapan tidak pernah benar-benar mati. Suara patriot untuk Indonesia berdaulat.