Dua dekade ini dunia memandang Tiongkok sebagai keajaiban ekonomi. Rezim komunisme ini telah mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme tapi secara politik tetap menerapkan sistem otoriter ala komunis. Dunia bebas mulai mempertimbangkan bahkan ingin mencontoh model pembangunan ala Tiongkok ini. Tapi harga yang harus dibayar tidak murah yaitu dengan mencuatnya fenomena kemunduran demokrasi di berbagai belahan dunia. Salah satunya terus menurunnya kebebasan berinternet 12 tahun berturut-turut. Dan tahukah Anda, negara mana yang mencetak rekor sebagai negara dengan rekor kebebasan terburuk di dunia. Republik Rakyat Tiongkok, alias Negeri Paman Mao.
Fakta ini dikuak oleh Freedom House yang pada 18 Oktober 2022 merilis sebuah laporan Freedom on the Net 2022 Countering an Authoritarian Overhaul of the Internet. Hasil mengejutkan, Selama 8 tahun berturut-turut, Tiongkok di bawah rezim Partai Komunis Tiongkok (PKT) menjadi lingkungan terburuk untuk kebebasan internet. Dari 70 negara yang disurvei Tiongkok tercatat sebagai negara yang paling represif di dunia. Di bawah regulasi dan aturan yang ketat menghukum perusahaan yang membantu pengguna internet untuk melewati dinding api digital.
Ingin tahu lebih lanjut tentang Fakta ini, serta makna dibaliknya, Silahkan simak ulasan lengkapnya bersama Wan Jaya!
Salam, fakta dan makna.
Merangkai fakta, menguap peristiwa, dan menemukan makna.
Negara dengan rekor kebebasan internet terburuk di dunia.
Dua dekade ini, dunia memandang Tiongkok sebagai keajaiban ekonomi.
Rezim komunis ini telah mengadopsi sistem ekonomi kapitalis,
tapi secara politik tetap otoriter ala komunis.
Dunia bebas mulai mempertimbangkan,
bahkan ingin mencontoh model pembangunan ala Tiongkok ini.
Tapi harga yang harus dibayar tidaklah murah,
yaitu mengorbankan demokrasi dan kebebasan.
Indikatornya adalah, menurunnya kebebasan berinternet dunia selama 12 tahun terakhir.
Dan taukah anda, negara mana yang mencetak rekor
sebagai negara dengan kebebasan berinternet terburuk di dunia,
adalah Republik Rakyat Tiongkok.
Fakta ini dikuat oleh Freedom House,
yang pada 18 Oktober 2022 merilis sebuah laporan berjudul
Freedom on the Net 2022,
Countering an Authoritarian Overhaul of the Internet.
Hasilnya mengejutkan ya, selama 8 tahun bertulut-tulut,
RRT menjadi lingkungan terburuk untuk kebebasan berinternet.
Dari 70 negara yang disurvey,
Tiongkok tercatat sebagai negara yang paling represif di dunia.
Dibawah regulasi dan aturan yang getat,
menghukum perusahaan-perusahaan yang membantu pengguna internet
untuk melewati dinding api digital mereka.
Setelah berhasil mengendalikan arus informasi di dalam negeri bersama dengan Rusia,
Tiongkok mempromosikan model cyber yang represif.
Dengan kontrol negara yang lebih besar,
dengan cara membentuk kembali standar dan aturan internet
dengan mengeksplorasi peran mereka di badan-badan internasional seperti BBB.
Salah satunya adalah International Telecommunication Union atau ITU.
Menurut Elifan, Direktur Riset untuk Teknologi dan Demokrasi di Freedom House,
Dua rezim otoriter ini mengubah ITU menjadi pengatur internet global
demi kepentingan mereka sendiri.
Survei yang dilakukan secara online antara Juni 2021 sampai Mei 2022
menemukan Beijing memperkuat sensor selama waktu-waktu tertentu.
Contoh kasusnya adalah pertama hilangnya petenis wanita pengsuai
yang menuduh mantan petinggi PKT Chang Kauli telah melecehkannya secara seksual.
Kedua, sensor ketat internet sebagai dampak kebijakan Zero Covid
yang menerapkan lockdown ketat.
Postingan-postingan di media sosial Tiongkok
tentang kekurangan makanan, obat-obatan, frustasi dan protes warga dihapus.
Ketiga, warga Tiongkok yang bernama Suna
yang memposting hal ekwal tentang wabah di Beijing
dijatuhi hukuman 8 tahun penjara.
Freedom House ingatkan bahwa kekuatan otoriter
menggantikan model tata kelola internet global saat ini
dengan model yang mempromosikan kedaulatan dunia maya
atau kontrol yang lebih besar oleh negara.
Tiongkok telah membuat tawaran ke ITU
tentang model baru internet
dan Zhao Haolin, seorang insidir telekomunikasi Tiongkok
berhasil mengetuai badan internasional tersebut sejak 2014.
Ia menyuruhkan pergeseran kontrol
atas penetapan standar teknis dari badan multistakeholder
menjadi pemerintah yang memiliki kontrol penuh.
Selama masa jabatannya,
rekayasa teknologi China Huawei, China Mobile, China Unicorn
dan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok
bersama-sama mengusulkan seperangkat standar baru
yang disebut AIP baru pada 2019
yang memfasilitasi kontrol negara yang lebih besar
atas jaringan domestik.
Sementara itu, PKT mengubah konferensi internet dunia tahunannya
menjadi organisasi permanen pada Juli 2022
yang diklaim berfungsi sebagai komunitas global bersama
yang akan menentukan standar teknis dan tata kelola.
Disinilah, PKT mempromosikan dan memberi insentif
kepada pemerintah lain
untuk mengadopsi model kontrol digital otoriter.
Freedom House mengatakan bahwa
di dalam negeri dan di panggung internasional
otoriter sedang berkampanye untuk memencah
belah internet dunia bebas menjadi kantong-kantong represif.
Dan lebih banyak pemerintah di dunia
melakukan kontrol atas apa yang dapat diakses
dengan memblokir situs web aset,
menimpun data pribadi,
dan memusatkan infrastruktur teknis negara mereka.
Sebagai akibat dari tren ini,
kebebasan internet global telah menurun
selama 12 tahun berturut-turut.
Mana apa yang bisa kita petik dari fakta ini?
Dunia bebas dalam bahaya tentunya
arus otoritarianisme digital semakin tak terbenar.
Rezim otoriter menemukan momentumnya.
Ingat, kebebasan adalah anugerah Tuhan
bagi setiap manusia yang ada di bumi.
Menggadikannya demi alasan krisis kemakmuran
adalah awal dari penjara tentunya.
Para otoriter selalu mengatakan
berikan kebebasanmu maka aku berikan kemakmuran ekonomi.
Tapi perlu diingat Thomas Jefferson pernah mengatakan
saya lebih suka kebebasan yang berbahaya
daripada perdamaian yang mempermudah.
Tetap bersama Wan Jai di sini.
Salam fakta dan makna.
